Memuat Instagram

Sebagian video Instagram diputar tanpa suara atau tidak bisa diputar di luar aplikasinya. Itu diatur Instagram. Buka di Instagram

Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat perhatian serius dari jajaran DPRD Kukar.

kaltimtoday.co·dikirim 1 jam yang lalu

Catatan pengirim
Antrean panjang di SPBU Kutai Kartanegara.

Keterangan asli dari Instagram

Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat perhatian serius dari jajaran DPRD Kukar. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, berencana menggelar rapat khusus untuk mengevaluasi secara mendalam persoalan distribusi bahan bakar minyak yang dinilai terus berulang. Yani menilai antrean yang terjadi hampir setiap hari di SPBU tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan keterbatasan kuota BBM semata. Ia menduga perlu ada penelusuran lebih lanjut guna memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan untuk diperjualbelikan kembali oleh oknum tertentu. "Jangan sampai ini hanya modus, seolah-olah kejadiannya berulang-ulang tanpa penanganan khusus. Bukan berarti kuotanya yang tidak jelas, mungkin karena oknum yang bermain, sehingga kelangkaan BBM ini selalu tercipta dan selalu diantrekan, kemudian peruntukannya tidak sesuai," kata Yani, Sabtu (24/10/2026). Menurut Yani, antrean panjang di SPBU tidak hanya mengganggu ketertiban kota, tetapi juga mempersulit akses masyarakat terhadap kebutuhan BBM harian. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat warga yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan bahan bakar karena harus bersaing dengan barisan kendaraan yang mengantre. Ia mencontohkan operasional SPBU Timbau yang telah beroperasi selama 24 jam semestinya dapat membantu mengurai kepadatan antrean. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan antrean kendaraan masih tetap terjadi sehingga persoalannya dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan durasi waktu pelayanan. "Persoalannya tentu konsumennya yang ingin membeli. Mungkin kita perlu mempertanyakan apakah betul-betul menjadi kebutuhan atau hanya memang modus untuk diperdagangkan kembali," ujar Yani. Yani menegaskan dugaan penyalahgunaan alokasi BBM bersubsidi tersebut perlu ditelusuri serta dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan resmi. Ia menekankan bahwa masyarakat yang membeli BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum wajib mendapatkan jaminan akses, sedangkan jika ditemukan penyimpangan, langkah penegakan aturan harus diambil secara tegas.

Dukungan menaikkan posisi konten ini di urutan Trending.

WhatsApp Telegram X

Kamu pemilik konten ini? Ajukan pengaduan

Konten terkait

Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam APPSI mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10), untuk memprotes pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Narasi NewsroomEkonomi & Harga1

Mahasiswa Ancam Demo Lagi! DPR Janji Atasi Kelangkaan BBM dan Harga Bahan Pokok

KOMPASTV JEMBEREkonomi & Harga1

Sudah semua · kirim konten lain