Memuat Instagram

Sebagian video Instagram diputar tanpa suara atau tidak bisa diputar di luar aplikasinya. Itu diatur Instagram. Buka di Instagram

PAHLAWAN NASIONAL, ATAU MELUPAKAN SEJARAH PELANGGARAN HAM?

kontras_update·dikirim 2 jam yang lalu

Keterangan asli dari Instagram

PAHLAWAN NASIONAL, ATAU MELUPAKAN SEJARAH PELANGGARAN HAM? Senin (19/10/2026), Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto bersama korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM kembali menghadiri persidangan gugatan terhadap keputusan Presiden yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli sejarah, Asvi Warman Adam memaparkan rekam jejak rezim Orde Baru, termasuk temuan terkait peristiwa Pulau Buru dan Penembakan Misterius (Petrus). Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu yang bisa dipilih sesuka hati, apalagi dijadikan karpet merah untuk menutupi jejak kekerasan dan pelanggaran HAM. Persidangan ini telah menghadirkan berbagai bukti surat, saksi, dan ahli yang mengungkap rekam jejak Soeharto. Bagi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto, fakta-fakta tersebut memperkuat tuntutan agar keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dicabut dan dinyatakan batal. Penolakan publik pun terus menguat. Petisi penolakan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto telah memperoleh lebih dari 30.000 tanda tangan. Ini bukan sekadar soal gelar, melainkan soal keberpihakan negara terhadap korban, kebenaran sejarah, dan keadilan. Jangan biarkan gelar pahlawan menjadi alat pemutihan sejarah. Negara tidak boleh meminta publik menghormati seseorang sembari mengabaikan suara korban dan rekam jejak pelanggaran HAM. Hidup Korban! Jangan Diam, Lawan! #AdiliSoeharto #TolakGelarPahlawanSoeharto #MerawatIngatan #LawanPemutihanSejarah

#adilisoeharto #tolakgelarpahlawansoeharto #merawatingatan #lawanpemutihansejarah

Dukungan menaikkan posisi konten ini di urutan Trending.

WhatsApp Telegram X

Kamu pemilik konten ini? Ajukan pengaduan

Konten terkait

Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Putusan dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 ini merupakan langkah penting untuk membongkar…

lbh_jakartaHukum & HAM1

Aksi Kamisan ke-930 hari ini akan mengangkat tema “”Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Bencana Menjadi Metafora Kerentanan Kebijakan” Sampai jumpa di Aksi Kamisan hari ini di depan Istana Merdeka.

aksikamisanHukum & HAM1

Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri, Kamis (1/10/2026). Setelah uji ini, Komisi III aklamasi menyetujui Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Narasi NewsroomHukum & HAM1

Sudah semua · kirim konten lain